Ketua PC PMII Konawe Walk Out Saat Pertemuan Di Kantor DPRD. Kritik Kinerja Anggota Dewan
Ketua PC PMII Konawe Harbiansyah saat melakukan aksi cipta kondisi di depan Kantor DPRD Kabupaten Konawe. Senin (15/6/2026) KETUA PC PMII KONAWE WALK OUT DARI RUANG PERTEMUAN, PMII: DPRD TIDAK LAGI MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN
Konawe, Ntrinews.com – Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Konawe walk out saat pertemuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe. Senin (15/6/2026)
Aksi tersebut dilakukan setelah forum yang berlangsung dinilai tidak memberikan ruang yang substansial terhadap berbagai persoalan yang disampaikan PMII terkait kondisi daerah.
Mulai dari persoalan Beasiswa, Transparansi Perekrutan Ketenagakerjaan, hingga berbagai keluhan masyarakat yang selama ini belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun DPRD.
Ketua PC PMII Konawe Harbiansyah menegaskan bahwa keputusan meninggalkan ruang pertemuan bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap DPRD yang dianggap kehilangan marwah sebagai representasi rakyat.
“DPRD seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Namun yang kami lihat hari ini, fungsi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. DPRD terkesan hanya menjadi penonton dan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat,” Jelas Harbiansyah
Lebih lanjut, Harbiansyah menyebut berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Konawe seharusnya menjadi perhatian serius DPRD melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Namun dalam praktiknya, lembaga tersebut dinilai belum mampu menghadirkan solusi konkret serta minim melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Kritik serupa terhadap lemahnya fungsi pengawasan DPRD juga pernah disuarakan oleh sejumlah kader PMII di berbagai daerah yang menilai pengawasan legislatif berjalan sebatas formalitas.
Ia pun mengatakan, PMII Konawe menilai bahwa keberadaan DPRD tidak boleh hanya sebatas lembaga yang hadir dalam agenda seremonial, melainkan harus aktif mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berada pada koridor kepentingan masyarakat.
“Jika DPRD tidak mampu menjalankan fungsi pengawasannya, maka rakyat berhak mempertanyakan keberadaan lembaga tersebut. Kami tidak ingin DPRD hanya menjadi stempel kebijakan pemerintah tanpa ada kritik dan evaluasi yang konstruktif,” lanjutnya menambahkan
Sebagai organisasi kader dan gerakan, PMII Konawe menegaskan akan terus mengawal berbagai persoalan daerah dan tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi masyarakat.
PMII juga meminta DPRD Kabupaten Konawe untuk segera melakukan evaluasi internal serta mengembalikan perannya sebagai lembaga pengawas yang independen, kritis, dan berpihak kepada rakyat. (Adessa)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar